P Pembangunan olahraga merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional, khususnya pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengarah pada: (1) peningkatan kesehatan jasmani masyarakat, (2) kualitas mental rohani masyarakat, (3) pembentukan watak dan kepribadian bangsa, (4) disiplin dan sportivitas, serta (5) peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Begitu penting peranan dan kedudukan olahraga dalam tatanan kenegaraan sehingga pada tahun 2005 lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Permasalahan dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana implementasi UU SKN Nomor 3 tahun 2005 saat ini?; Mengapa UU SKN Nomor 3 tahun 2005 belum mampu meningkatkan prestasi olahraga nasional?; dan Bagaimana rekonstruksi UU SKN Nomor 3 tahun 2005 dapat meningkatkan prestasi olahraga nasional?. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan model paradigmadengan pendekatan yuridis normatif (hukum normatif), sumber data primer berupa hasil wawancara bersama pejabat/personil pembentuk kebijakan dan stakeholder olahraga seperti; DPR, KONI, KONI Provinsi, KOI, PB/PP, Ketua Induk Cabang serta pakar hukum keolahragaan nasional, sumber data sekunder terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum (Friedman), Teori Efektivitas Implementasi Kebijakan (Edward III) dan Teori Efektivitas Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU SKN Nomor 3 tahun 2005 belum maksimal dalam pelaksanaannya yaitu pada aspek struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, komunikasi dan sumber daya. Belum maksimalnya implementasi UU SKN menjadi penghambatprestasi olahraga nasional.Tujuan utama dari UU SKN adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani dan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menyikapi hal diatas dan adanya dinamika dilapangan sehingga menempatkan olahraga menjadi instrumen penting pembangunan nasional dalam rangka penguatan sumber daya manusia Indonesia, oleh karena itu diperlukan revisi UU SKN, penyusunan Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan serta pembentukan konsep baru yang holistik serta berkesinambungan yaitu “Triple Helix” Ketahanan Sumber Daya Manusia, yang menggabungkan aspek kesehatan, pendidikan dan olahraga.Ketiga aspek diatas menjadi fundamental kesuksesan pembangunan nasional.Oleh karenanya penulis mengambil judul “Rekonstruksi Sistem Keolahragaan Nasional dalam Rangka Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional”.