P Pesta demokrasi merupakan momen yang sangat penting bagi setiap negara, dimana masing-masing negara mempunyai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peristiwa pemilu di setiap negara selalu mengandung risiko baik bagi penyelenggara, pemain-pemain di dalamnya maupun pemilihnya. Di Indonesia pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali dengan berbagai peristiwa yang menyenangkan hingga menegangkan bahkan memilukan karena berbagai pelanggaran yang ada. Buku hukum pidana pemilu ini membahas berbagai sistem hukum-hukum yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari sistem dan hukum-hukumnya, tindak pidana, kebijakan politik hukum, juga tentang Wakil presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari tahap pemutakhiran data pemilih, masa kampanye, masa tenang hingga penghitungan suara. Di samping membahas hukum-hukum tindak pidana juga membahas lembaga-lembaga yang terkait, antara lain komisi-komisi, panitia-panitia serta kelompok-kelompok penyelenggara Pemilihan Umum baik di tingkat kabupaten, provinsi-provinsi maupun pusat, yang berada di dalam maupun di luar negeri. Mekanisme dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelanggaran serta perselisihan Pemilu juga dibahas di dalamnya. Buku ini sangat bermanfaat bagi praktisi hukum, para mahasiswa, penyelenggara pemilu dan setiap warga negara pada umumnya, sehingga pelanggaran-pelanggaran tindak pidana dalam setiap penyelenggaraan pemilu dapat diminimalisir serta pesta demokrasi berjalan dengan baik.